29June2017

KicirKicir.com

Blusukan Kabut Asap Jokowi Menuju Pengadilan Kejahatan Lingkungan Hidup

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kecamatan Pedamaran Timur, OKI, Sumsel minggu (6/9). (Antara Foto/Nova Wahyudi)

Jalanan Bandung padat akibat pawai Bobotoh Persib

Sejumlah jalanan di Kota Bandung dan Cimahi, padat oleh kendaraan bobotoh Persib yang sedang melakukan konvoi kemenangan pada Piala Presiden di kota itu, Minggu.

UU TAX AMNESTY DISAHKAN DPR

Jakarta, Kicirkicir.com- DPR-RI bersama Pemerintah akhirnya mensahkan berlakunya UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menkeu Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, pekan lalu, menegaskan pemerintah sedang menyiapkan peraturan pelaksanaannya setelah Lebaran Idul Fitri. Berikut poin-poin penting dalam UU Pengampunan Pajak sbb:

Pertama, Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Penjualan Nilai (PPN) atau Pajak atas Barang Mewah.

Kedua, Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk yang berada di dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, Setiap wajib pajak (WP) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Pajak tempat wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Keempat, Dalam Undang-Undang ini, tarif ‎uang tebusan terbagi atas :

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta repatriasi dalam negeri, adalah sebesar :
a. 2% untuk periode 3 bulan pertama;
b. 3% untuk periode 3 bulan kedua; dan
c. 5% untuk periode tanggal 1 Januari sampai‎ dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta deklarasi luar negeri‎ sebesar :
a. 4% untuk periode 3 bulan pertama;
b. 6 % untuk periode 3 bulan kedua;
C. 10% untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak UMKM, adalah sebesar :
a. 0,5 % bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan; atau
b. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta ‎lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan untuk periode sampai dengan 31 Maret 2017.

Kelima, disepakati periode penyampaian Surat Pernyataan terbagi atas 3 periode, yaitu 3 bulan pertama, bulan keempat sampai 31 Desember 2016, dan 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017

Keenam, juga disepakati Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

Ketujuh, dalam UU ini, untuk melakukan repatriasi, pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri.‎Harta yang dialihkan harus‎ diinvestasikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016‎ bagi yang menyatakan‎ periode pertama kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode ketiga (akhir). fra

  • Written by Firdaus Jantan

Berita Lainnnya

Gaya Hidup

KICIR KICIR NEWS

 Tentang Kami  -  Redaksi  -  Pedoman Media Siber - Lapak  -  Karir  -  Advertising  -  Privacy Policy  -  Disclaimer

Copyright @ 2015 Kicir News, All right reserved