29June2017

KicirKicir.com

Blusukan Kabut Asap Jokowi Menuju Pengadilan Kejahatan Lingkungan Hidup

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kecamatan Pedamaran Timur, OKI, Sumsel minggu (6/9). (Antara Foto/Nova Wahyudi)

Jalanan Bandung padat akibat pawai Bobotoh Persib

Sejumlah jalanan di Kota Bandung dan Cimahi, padat oleh kendaraan bobotoh Persib yang sedang melakukan konvoi kemenangan pada Piala Presiden di kota itu, Minggu.

PIMPINAN DPR: PENGAMPUNAN PAJAK MOMENTUM TARIK INVESTASI

Jakarta, Kicirkicir.com-Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan UU Pengampunan Pajak merupakan momentum yang penting untuk menarik dana dari investasi luar negeri dan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan Indonesia.

"Ada momentum yang hanya sekali dan waktunya sembilan bulan. Yang jelas, efektivitas pelaksanaan, proses dan hasilnya kita serahkan pada pemerintah," kata Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta, pekan ini.

Menurut dia, apakah Pengampunan Pajak mencapai target sebesar Rp165 triliun atau tidak merupakan tanggung jawab pemerintah, dan bila target dapat tercapai maka permasalahan defisit anggaran juga bisa diselesaikan.

Ia mengemukakan momentum sembilan bukan merupakan kesempatan bagi para pemegang modal di luar negeri untuk diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah juga selayaknya dapat melakukan langkah optimal sehingga bisa menarik semakin banyak dana modal yang masuk.

Dia juga mengatakan, dari sepuluh fraksi di DPR, sembilan sudah menyatakan setuju. Meski demikian, pihaknya menyatakan menghargai sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda dengan sikap sembilan fraksi lainnya. "Namun kita kembalikan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan UU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Ecky Awal Mucharam menginginkan dana repatriasi yang dapat dikembalikan karena penerapan kebijakan pengampunan pajak jangan sampai menjadi uang panas ke depannya.

"Fraksi PKS mendorong pemerintah agar dana repatriasi tersebut jangan sampai menjadi 'hot money' dalam bentuk investasi pasar uang yang bisa tiba-tiba keluar dan mengganggu stabilitas sistem keuangan," kata Ecky Awal Mucharam.

Menurut politisi PKS itu, pihaknya juga tidak menginginkan dana hasil pengampunan pajak jangan menjadi sumber aktivitas perekonomian yang bisa memicu "bubble" (gelembung) karena pergerakan spekulasi di sektor properti.

Dia mengemukakan, jika dana repatriasi tersebut ditampung melalui Surat Berharga Negara (SBN), maka Fraksi PKS menilai harus ada SBN khusus dengan imbal hasil yang tidak lebih tinggi dari tarif tebusan repatriasi.

"Repatriasi harus benar-benar ada masuk dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam dengan masa holding period harus lebih lama yaitu minimal lima tahun," paparnya.

Ecky juga berpendapat, pasal yang mengatur bahwa data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana, bakal rawan disalahgunakan. (Ant.)

  • Written by Firdaus Jantan

Berita Lainnnya

Gaya Hidup

KICIR KICIR NEWS

 Tentang Kami  -  Redaksi  -  Pedoman Media Siber - Lapak  -  Karir  -  Advertising  -  Privacy Policy  -  Disclaimer

Copyright @ 2015 Kicir News, All right reserved